Jalur Tulis SNMPTN 2013 Dibuka Kembali

JAKARTA (RP) -

Rencana pemerintah menghapus Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) jalur ujian tulis dibatalkan.

Tahun depan 30 persen dari total kuota mahasiswa baru, sekitar 120 ribu kursi, dialokasikan untuk saringan SNMPTN jalur ujian tulis.

Skenario penghapusan SNMPTN jalur ujian tulis sempat mencuat setelah pelaksanaan SNMPTN 2012 beberapa waktu lalu. Saat itu, pemerintah membagi seleksi masuk kampus negeri hanya melewati SNMPTN jalur undangan sebesar 60 persen dari kuota mahasiswa baru nasional dan seleksi jalur mandiri sebesar 40 persen.

Rektor Universitas Negeri Jogjakarta (UNJ) Rochmat Wahab menuturkan, skenario awal pembagian saringan masuk calom mahasiswa baru tadi sudah dikoreksi.

 ‘’Aturan tadi tidak berpihak pada lulusan SMA yang lama (bukan tahun berjalan, red),’’ ujar dia.

Rochmat mengatakan, jika skema tadi dijalankan, maka yang berhak mengikuti SNMPTN jalur undangan hanya lulusan SMA tahun berjalan saja.

‘’Ini tidak adil,’’ kata dia. Karena menutup kesempatan lulusan SMA dua tahun sebelumnya.

Rochmat mengatakan, awalnya sempat muncul usulan jika kuota untuk SNMPTN jalur ujian tulis cukup sepuluh persen saja. Namun, usulan ini akhirnya tidak diterima. ‘’Jadi ini sudah tetap. Kuota untuk SNMPTN jalur ujian tulis sebesar 30 persen,’’ katanya.

SNMPTN jalur ujian tulis ini tetap akan diikuti lulusan SMA tahun berjalan, hingga lulusan dua tahun sebelumnya. Dengan demikian, lulusan SMA yang lama masih memiliki peluang untuk masuk ke PTN melalui jalur SNMPTN.

Di bagian lain, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh menuturkan, skema baru ini diharapkan berjalan dengan baik.

‘’Kuota untuk SNMPTN jalur undangan yang kami tingkatkan menjadi 50 persen, jangan dianggap negatif,’’ kata dia setelah membuka Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) di Jakarta, Selasa (9/10).

Ketika pemerintah meningkatkan alokasi untuk SNMPTN jalur undangan, yang menitikberatkan hasil rapor dan UN, banyak pihak yang merespon negatif.

Menurut mereka, hasil evaluasi rapor dan Ujian Nasional (UN) tidak bisa untuk menjadi acuan pemetaan kemampuan calon mahasiswa.

‘’Sekarang yang mau menerima mahasiswa (PTN, red) menerima kok. Apakah yang protes itu yang akan menampung mahasiswa baru,’’ ujar menteri asal Surabaya itu.(wan/jpnn/ila)