7 Proyek Mewah Dalam DPR Indonesia

1. Membeli kursi seharga 24 juta per biji

Pihak Sekretariat Jenderal DPR mengakui jika harga satu kursi yang ada di ruang kerja Badan Anggaran atau Banggar DPR mencapai Rp 24 juta. Hal itu diketahui saat Badan Kehormatan DPR meninjau ruang kerja Banggar yang terletak di Gedung Nusantara I, Selasa (17/1/2012).

Peninjauan dilakukan setelah BK mengklarifikasi Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh berserta jajarannya terkait berbagai proyek kontroversial, salah satunya renovasi ruang Banggar. Ketika itu, salah seorang anggota BK mengonfirmasi informasi yang beredar bahwa harga satu kursi mencapai Rp 24 juta.

Kepala Biro Pemeliharaan Pembangunan dan Instalasi DPR Sumirat membenarkan. "Ya, sekitar itu," kata dia. Setidaknya, ada 85 anggota Banggar yang bakal membahas anggaran di ruang senilai Rp 20,3 miliar itu. Jumlah itu belum termasuk tamu, yakni dari pemerintah.

Kursi itu diimpor dari Jerman, sedangkan meja buatan pabrik lokal. Menurut Sumirat, kursi itu adalah pilihan pimpinan Banggar setelah pihak pelaksana memperlihatkan berbagai model kursi. Kursi untuk empat pimpinan Banggar berbeda dengan kursi anggota atau tamu. Kursi pimpinan lebih besar dan tinggi.

2. 1 Kalender DPR seharga Rp 116.000

Proyek-proyek janggal di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat terus bermunculan. Setelah renovasi toilet dan ruang Badan Anggaran DPR, kini terungkap proyek pengadaan kalender tahun 2012 untuk anggota DPR.

Uchok Sky Khadafi, Kordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, mengatakan, anggaran pengadaan kalender mencapai Rp 1,3 miliar. Dana itu untuk membuat kalender yang dibagikan kepada 560 anggota DPR. Setiap anggota, tambah Uchok, mendapat jatah sebanyak 20 kalender.

Berarti, dicetak sebanyak 11.200 lembar kalender. "Kalau melihat dari bentuk kalender dengan foto-foto yang full colour dan jumlah halaman 13 lembar, perkiraan harga Rp 15.000 per lembar," kata dia di Kompleks DPR, Senin (16/1/2012). Dengan demikian, lanjut Uchok, diperkirakan dana untuk mencetak seluruh kalender hanya Rp 168 juta.

Dengan alokasi dana Rp 1,3 miliar, tambahnya, harga satu lembar kalender sekitar Rp 116.000. "Pembelian kalender ini betul-betul kemahalan. Harga kalender ini memperlihatkan kepada publik bahwa DPR sedang meledek publik dan menyakiti hati rakyat," ujar Uchok.

3. Proyek Perawatan Gedung 500 M

Wakil Ketua Banggar DPR Tamsil Linrung, menjelaskan, gedung parlemen dan rumah dinas anggota DPR memiliki anggaran perawatan Rp500 miliar.
Angka itu yang kemudian didetailkan Sekretariat Jenderal DPR.
"Itu semua pagu dibicarakan, ditetapkan, di Badan Anggaran," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

"Tapi tidak boleh ada yang sendiri-sendiri memutuskan anggaran di internal DPR kecuali badan yang sudah ditetapkan yaitu Badan Urusan Rumah Tangga," katanya. Usulan renovasi, kata Tamsil, datang dari Sekretariat Jenderal.

"Perawatan gedung ini dalam tanggung jawab kesekjenan," katanya. Sekretariat Jenderal sendiri mengajukan anggaran Rp800 miliar, namun Badan Anggaran hanya menyetujui Rp500 miliar. Pagu anggaran Rp500 miliar itu, kata Tamsil, ditetapkan oleh Badan Anggaran DPR. Badan Anggaran tidak menetapkan detail-detail seperti Rp20 miliar untuk renovasi ruang Badan Anggaran.

"Mungkin satu-satu, tapi ada pagunya Rp500 miliar perawatan gedung secara total." kata Tamsil. Dan anggaran tersebut, kata Tamsil, tidak selalu habis terpakai. Karena itu, kata Tamsil, wajar Ketua DPR Marzuki Alie tidak tahu anggaran detail karena semua di bawah kewenangan Sekretaris Jenderal. "Sekjen itu yang harus menyampaikan hasil tendernya segala macam. Dan kita tunggulah laporan pertanggungjawaban Sekjen nanti.

" Namun, meski itu kewenangan Sekjen, Tamsil melihat, proyek Rp20 miliar untuk renovasi ruang Badan Anggaran tidak wajar. "Boleh saja itu tapi ruangannya berapa luas? Kalau 100 meter, tidak wajar itu tapi dia kan sudah bilang harga kursi Rp20 miliar, itu juga tidak wajar itu. Ya kan?" kata Tamsil.

Lempar Tanggung Jawab Proyek gila-gilaan di lingkungan DPR menjadi sorotan tajam publik. Dalam sepekan terakhir, hampir semua media cetak, elektronik dan situs online memberitakan tentang kejanggalan proyek-proyek internal DPR.

Masing-masing pihak di DPR seperti kebakaran jenggot. Semua mengaku tidak tahu dan saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya. Bahkan Ketua DPR Marzuki Alie yang bertindak sebagai Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) mengaku tidak tahu.

Yang paling jadi kambing hitam adalah Sekjen DPR, Nining Indra Saleh. BURT dan Banggar DPR melempar tanggung jawab terkait renovasi ruang kerja Banggar di Gedung Nusantara I yang menghabiskan dana hingga Rp 20,3 miliar. Tamsil Linrung, pimpinan Banggar mengatakan, usulan renovasi ruang Banggar datang dari Sekretariat Jenderal DPR, dan usulan itu bersamaan seluruh usulan pembangunan DPR.

"Pagunya Rp 500 miliar untuk perawatan gedung secara total," kata Tamsil seusai rapat konsultasi bersama Badan Kehormatan DPR, Senin (16/1).
Menurut Tamsil, Banggar tak perlu tahu hingga detail usulan yang diajukan Setjen DPR. "Banggar kan tidak detail.

Itu kan anggaran ada perawatan gedung ini, rumah dinas, dan perawatan lain-lain kan banyak," ucap politisi PKS itu. Senada disampaikan Wakil BURT Refrizal. Meski tahu mengenai alokasi dana sekitar Rp 20 miliar, menurut Refrizal, BURT tidak tahu hingga detail usulan dari Setjen DPR itu. "Kita taunya glondongan. Detailnya kita tidak," ucapnya. Ketika ditanya apakah wajar alokasi dana Rp 20 miliar untuk renovasi ruangan, Refrizal menjawab, "Tanya ke Sekjen (Nining Indra Saleh).

Dia kan yang usulkan ke kita. Dia punya standarnya yang ukuran negara. Dia tahu banget detail aturan itu," kata politisi PKS itu. Sebelumnya, Nining mengatakan, pihaknya hanya melaksanakan proyek yang sudah disetujui BURT. Atas pernyataan Nining itu, Refrizal menjawab, "BURT itu tentukan kebijakannya.

Kalau detailnya bukan di BURT. Tanggung jawabnya ada masing-masing. Betul dia melaksanakan. Tapi yang mengusulkan dari pelaksanaan itu siapa? Yah dia juga yang masukan. Masa BURT yang usulkan angka-angka itu.

Dari mana anggota DPR tahu?" Refrizal menambahkan, jika ada penyimpangan dalam proyek itu, sebaiknya diusut. Sebagai Ketua Bidang Pengawasan di BURT, Refrizal mengaku sudah meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menginvestigasi proyek itu.

Peneliti Hukum dan Politik Anggaran Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam mengatakan DPR tidak pernah mau berniat memperbaiki kinerjanya sama sekali sampai detik ini. "Kita lihat saja, mereka sering Kucing-kucingan dan lempar tanggung jawab, di antara anggota DPR sndiri, parahnya antara BURT dan setjen," tegas Roy.

4. Bagusin Toilet 200 M

Toilet-toilet di Gedung Nusantara I DPR yang rusak dan bau akan disulap menjadi anyar alias baru. DPR mengalokasikan dana Rp 2 miliar untuk merenovasi toilet. Humas Setjen DPR, Jaka Winarko, mengatakan dana untuk renovasi toilet di Gedung Nusantara I DPR sudah dianggarkan sebesar Rp 2 miliar pada tahun 2012.

Renovasi dianggap perlu karena banyak toilet yang rusak dan bau. "Tetapi itu baru alokasi," kata Jaka saat dihubungi detikcom, Selasa (3/1/2011). Dikatakan dia, toilet-toilet yang berada di gedung berlantai 24 tersebut akan dicek lagi.

"Setiap lantai kan kalau tidak salah, ada 4 toilet. Nah, itu akan kita cek semua mana yang perlu direnovasi, mana yang tidak. Setelah itu yang perlu direnovasi, kita renovasi," ujar Jaka.

Menurut dia, apabila nantinya renovasi toilet tidak mencapai Rp 2 miliar, maka sisa anggaran akan dikembalikan ke kas negara. "Kalau ternyata anggarannya tidak sampai Rp 2 miliar, misalnya Rp 1,5 miliar atau Rp 1 miliar sisanya akan dikembalikan ke kas negara.

Tetapi, kalau kurang akan ada alokasi di anggaran perubahan," kata Jaka. Kapan renovasinya? "Belum. Kita sedang mengecek dulu, sedang didata berapa yang perlu direnovasi," jawab Jaka.

5. Beli Parfum Buat Gedung DPR Seharga 1,59 M

Proyek-proyek janggal di DPR satu-persatu terus terkuak. Setelah renovasi toilet Rp2 miliar dan ruang Badan Anggaran DPR Rp20 miliar, selanjutnya terungkap pula nilai proyek pengharum ruangan DPR Rp1,59 miliar. Berikutnya proyek kelender Rp1,3 miliar, proyek layar wellcome DPR Rp4,8 miliar, proyek makanan rusa Rp598 juta dan total nilai proyek perawatan gedung DPR Rp500 miliar.

Eva Kusuma Sundari dari Komisi III menilai kelakuan Sekjen yang mengadakan proyek tersebut hanya membuat ulah dan memperlemah kinerja anggota dewan tanpa melakukan analisis terlebih dahulu. "Saya belum lihat kalendernya, tapi saya dapat info katanya itu muka Pak Marzuki semua, ya itu bisa dibilang kampanye terselubung. Atau bisa dikatakan ada penjilatan yang dilakukan Sekjen," jelasnya.

Proyek pengadaan pengharum ruangan DPR nilai totalnya Rp 1,6 miliar. Diambil dari situs resmi milik DPR, proyek ini akan menggunakan anggaran tahun 2012. Nama paket proyeknya adalah 'PEWANGI (PENGHARUM RUANGAN) DPR RI'.

Peserta perusahaan yang ingin ikut bersaing dalam tender ini harus memiliki SIUP Kecil dan Sertifikat Kompetensi dan Kualifikasi Peruasahaan bidang Jasa Lainnya, sub bidang Jasa Pembersih (Cleaning Service) dengan kualifikasi Kecil yang masih berlaku. Selain itu, perusahaan tersebut juga harus memiliki Sertifikat Asosiasi Perusahaan Klining Servis Indonesia (APKLINDO) yang masih berlaku.

Pengambilan dokumen lelang dilakukan pada 28 November 2011 pukul 10:00 s/d 6 Desember 2011 pukul 12:00 bertempat di Bagian Gedung dan Pertamanan Gedung Mekanik, Lantai 2, gedung DPR. Sedangkan untuk proyek makanan dan perawatan rusa yang jumlahnya cuma belasan ekor saja di taman DPR dialokasikan dana Rp598 juta.

Dari situs DPR dikatakan perusahaan yang boleh bersaing untuk mendapatkan proyek ini harus memiliki SIUP Kecil dan Sertifikat Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan bidang Jasa Lainnya, sub bidang Obat-Obatan Tanpa Resep, pakan ternak dengan kualifikasi Kecil yang masih berlaku.

Pengambilan dokumen lelang dilakukan pada 30 November 2011 pukul 10:00 s/d 8 Desember 2011 pukul 12:00 bertempat di Bagian Gedung dan Pertamanan Gedung Mekanik, Lantai 2, gedung DPR. Dihubungi terpisah, Humas Setjen DPR Jaka Winarko mengaku tidak mengetahui soal proyek tersebut.

Namun dia menegaskan rusa-rusa tersebut masih ada di taman Gedung DPR. Sementara itu dialokasikan dana Rp4,8 miliar untuk proyek dua unit layar LED yang dipajang di depan Gerbang DPR. Layar-layar itu akan menampilkan wajah-wajah pimpinan DPR serta aneka kegiatan anggota dewan. Pantauan Senin (16/1), satu unit layar LED berukuran 3x2 meter sudah terpasang di atas tiang bulat setinggi tiga meter di halaman luar Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Sedangkan satu unit lainnya masih dalam pengerjaan. Di lokasi yang sama, sebelumnya sudah dipasang gambar pimpinan DPR dalam sebuah papan ukuran 3x2 meter. Tetapi, papan itu hanya dipasang untuk acara-acara tertentu, misalnya ucapan selamat Tahun Baru, Idul Fitri dan Natal.

Sebentar lagi, pengendara yang melintas di Jalan Gatot Subroto dari arah Semanggi maupun Slipi dapat menyaksikan gambar-gambar pimpinan DPR. Pengguna jalan juga bisa mengetahui kegiatan-kegiatan DPR yang akan dimunculkan dalam layar ini. Sumber di internal Setjen DPR, mengatakan proyek ini senilai Rp 4,8 miliar.

Menurut dia, tidak ada mekanisme tender yang digelar terbuka menyangkut proyek ini. Sumber itu mengatakan, MPR dengan proyek serupa hanya menghabiskan anggaran Rp 2,1 miliar. Ketua DPR Marzuki Alie tidak membantah proyek ini tidak melalui tender. Padahal sesuai UU, proyek di atas Rp200 juta harus melalui mekanisme tender.

Namun, Setjen DPR mengabaikan peringatan Marzuki. "LED sudah berkali-kali saya ingatkan, tapi spesifikasi yang dibuat, diatur (sedemikian rupa) sehingga tidak bisa tender. Padahal barangnya umum," kata Marzuki saat dikonfirmasi. Memang tidak ada dokumen tender yang dibuka Setjen DPR menyangkut proyek ini, termasuk di website lpse.dpr.go.id, tempat pelelangan proyek DPR diumumkan.

6. Karpet Ruang Banggar Rp. 5 Juta Permeter

JAKARTA-Ruang rapat baru Badan Anggaran DPR senilai Rp 20 miliar itu, cukup banyak menggunakan barang impor. Selain menggunakan seratusan kursi impor, lantai ruangan seluas 400 meter persegi itu juga dilapisi karpet impor yang permeternya Rp5 juta.

Menurut di internal Setjen DPR, merk karpet ruang Banggar DPR itu adalah Milliken. Untuk mendapatkan karpet seharga Rp 5 juta per meter itu, harus indent hingga 4 bulan.

Anggaran karpet ini menduduki porsi cukup besar di samping pengadaan kursi yang juga impor. Pihak Setjen DPR enggan memaparkan rincian pembelanjaan proyek pembangunan ruang Banggar DPR. "Saya kira tidak, itu dokumen negara," tutur Kepala Biro Harbangin DPR, Sumirat, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/1).

Namun ia tak membantah karpet di ruang rapat baru Banggar DPR merupakan barang kualitas wahid. Karena memang ditujukan untuk kenyamanan anggota anggota parlemen yang adalah wakil rakyat.

Ruang rapat baru Badan Anggara DPR telah dilelang pada bulan Oktober 2011 lalu. Perkiraan harga proyek keseluruhan Rp 20.370.893.000. Pembangunan ruang baru Banggar tidak banyak yang tahu karena dilaksanakan pada masa reses DPR, periode Desember 2011 lalu.

Dan saat anggota Banggar DPR memasuki masa sidang baru, anggota Banggar DPR akan menempati ruangan baru.

7. Layar 'Welcome to DPR' Seharga Rp 4,8 Miliar

Jakarta - Dua unit layar LED seharga Rp 4,8 miliar bakal mejeng di depan Gerbang DPR. Layar-layar itu akan menampilkan wajah-wajah pimpinan DPR serta aneka kegiatan anggota dewan. Pantauan detikcom, Senin (16/1/2012), satu unit layar LED berukuran 3x2 meter sudah terpasang di atas tiang bulat setinggi 3 meter di halaman luar Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Sedangkan satu unit lainnya masih dalam pengerjaan. Di lokasi yang sama, sebelumnya sudah dipasang gambar pimpinan DPR dalam sebuah papan ukuran 3x2 meter. Tetapi, papan itu hanya dipasang untuk acara-acara tertentu, misalnya ucapan selamat Tahun Baru, Idul Fitri dan Natal.

Sebentar lagi, pengendara yang melintas di Jalan Gatot Subroto dari arah Semanggi maupun Slipi dapat menyaksikan gambar-gambar pimpinan DPR. Pengguna jalan juga bisa mengetahui kegiatan-kegiatan DPR yang akan dimunculkan dalam layar ini. Sumber detikcom di internal Setjen DPR, mengatakan proyek ini senilai Rp 4,8 miliar.

Menurut dia, tidak ada mekanisme tender yang digelar terbuka menyangkut proyek ini. Sumber itu mengatakan, MPR dengan proyek serupa hanya menghabiskan anggaran Rp 2,1 miliar. Ketua DPR Marzuki Alie tidak membantah proyek ini tidak melalui tender. Padahal sesuai UU, proyek di atas Rp 200 juta harus melalui mekanisme tender.